Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020
P. 152
Title PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR SESUAI PERMENAKER, KENDATI COVID-19 BELUM
BERAKHIR
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 05 Mei 2020
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01377047/pengusaha-waji b-bayar-thr-
Page/URL
sesuai-permenaker-kendati-covid-19-belum-berakhir
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kendati pandemi Covid -19 belum berakhir, seluruh perusahaan harus tetap
mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang
Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa THR pekerja/buruh wajib dibayarkan
pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
" THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh
perusahaan/industri," tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (
Disnakertrans ) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Mochamad Ade Afriandi, di Bandung,
Selasa 5 Mei 2020.
Berdasarkan pasal 3 ayat (1a), pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12
bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1
bulan gaji. Sementara ayat (1b) menjelaskan, pekerja/buruh yang masa kerjanya
kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.
Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).
Sementara bagi tenaga kerja kontrak yang habis kontraknya beberapa hari sebelum
Ramadan , menurut dia, tidak berhak atas THR .
Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapat sanksi sesuai
dengan pasal 10 ayat (1). Di dalamnya disebutkan, pengusaha yang terlambat
membayar THR , akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus
dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
Akan tetapi, sesuai ayat (2), pengenaan denda itu tidak akan menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja. Sedangkan
berdasarkan pasal 11, pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenakan
sanksi administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
" Disnakertrans Jabar sudah menyediakan sejumlah saluran pengaduan kepatuhan
membayar THR dan upah saat pandemi Covid -19," ujarnya.
Page 151 of 184.
