Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020
P. 155
pelatihan yang tersedia di Youtube atau situs internet yang praktiknya gratis dan
hanya membutuhkan kuota internet.
"Mestinya delapan mitra sudah mendapat untung dari sharing kuota internet,"
paparnya.
Soal dugaan mark-up, Boyamin menyandarkan pada pendapat peneliti Indef Nailul
Huda yang menyebut, delapan platform digital yang bekerja sama dengan
pemerintah dalam menyediakan pelatihan Kartu Prakerja berpotensi meraup untung
sebesar Rp 3,7 triliun. Dengan pendapat tersebut, Boyamin menduga delapan mitra
Kartu Prakerja mendapat untung sebesar 66 persen dari jumlah uang yang diterima
mitra dari masing-masing biaya pelatihan Kartu Prakerja.
"Padahal, BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20 persen sehingga
terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46 persen. Meskipun demikian perkiraan
keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra
dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan," katanya.
Indonesian Corruption Watch (ICW) juga menilai adanya potensi korupsi program
Kartu Prakerja. Hal itu terlihat berdasar penunjukan delapan platform yang menjadi
mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja.
"Delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah ini nyatanya tidak
melalui mekanisme atau prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa," kata
peneliti ICW Wanna Alamsyah, dalam sebuah diskusi daring, Senin (4/5).
Seharusnya, kata Wana, proses penunjukan platform mitra prakerja menggunakan
mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa. Sayangnya, aturan tersebut justru dilangkahi.
"Yang mengakibatkan ini ada semacam konflik kepentingan," kata Wanna.
Wanna mengatakan, potensi korupsi di sektor perencanaan seperti itu sudah kerap
terjadi. Oleh karenanya, ICW mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan
program Kartu Prakerja tersebut.
"Misalnya, bagaimana kemudian proses legislasi itu dilakukan secara tertib. Ini yang
menjadi persoalan kita. Kalau kita berkaca dari sejumlah aturan, ini kan memang
diberi kelonggaran karena adanya pandemi, jadi seluruh kementrian atau pemda itu
diberikan fleksibilitas utuk menggelontorkan sejumlah uang," tuturnya.
Respons KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis lebih lanjut aduan dari
MAKI perihal proyek Kartu Prakerja pada tahun anggaran 2020 dengan nilai Rp5,6
triliun. Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (5/5),
mengatakan, bahwa setiap laporan masyarakat, termasuk dari MAKI, tentu akan
Page 154 of 184.
