Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020
P. 156
ada langkah-langkah analisis lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi
mendalam terhadap data tersebut.
"Selanjutnya akan dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi dan data," ucap
Ali.
Jika dari hasil telaahan dan kajian tersebut memang ditemukan adanya indikasi
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, lanjut dia, tidak menutup
kemungkinan KPK melakukan langkah-langkah hukum berikutnya sesuai dengan
kewenangan lembaga antirasuah ini.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu (29/4), Ketua KPK Firli
Bahuri menyatakan, tak mau gegabah dalam menindaklanjuti permintaan
pengusutan dan pengawasan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Permintaan itu disampaikan oleh berbagai fraksi di DPR RI saat rapat.
"Tentang program Prakerja, semua informasi kita terima dan informasi itu kita
dalami. Karena kita tidak bisa, sekali lagi kami katakan, kita tidak kerja grasa-grusu,
tapi kita bicara tentang fakta, bukti, keterangan," kata Firli.
Sejumlah fraksi mempermasalahkan penunjukkan delapan vendor Kartu Prakerja
yang tak melalui tender. Mereka juga mempertanyakan konten pelatihan yang
disediakan oleh para vendor. Sehingga, mereka meminta KPK mengawasi dan
mengusut pelaksanaan Program Prakerja.
Menanggapi permintaan para fraksi, Firli tak menyatakan langsung siap melakukan
pengawasan maupun pengusutan. Ia mengatakan, KPK akan mengumpulkan
seluruh bukti terlebih dahulu dan melakukan kajian setelahnya.
"Apakah betul ada suatu peristiwa. Kalau betul, tentu kami akan lakukan telaah,
apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa pidana," kata dia.
Bila memang ada unsur pidana, Firli mengatakan, KPK akan mencari bukti lagi untuk
menguatkan unsur pidana dan menentukan tersangka. "Kalau iya, adakah dapat
ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kalau itu ada maka akan kita kejar untuk
mencari bukti yang cukup sehingga terangnya suatu pidana dan kita temukan
tersangkanya," ujar perwira tinggi aktif Polri tersebut.
Manajemen Pelaksana program Kartu Prakerja memastikan, pemerintah tidak
melakukan penunjukan terhadap delapan platform digital yang sekarang menjadi
mitra resmi Kartu Prakerja. Mereka terpilih karena sudah memenuhi kriteria yang
kini tertuang dalam regulasi terkait.
Beleid hukum yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Koordinator (Permenko)
Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 sebagai Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Komptensi Kerja
MElalui Program Kartu Prakerja.
Page 155 of 184.
