Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020
P. 174

Title          PEMPROV DKI TUNGGU EDARAN KEMENAKER TERKAIT KEBIJAKAN THR
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      05 Mei 2020
                              https://republika.co.id/berita/q9v598354/pemprov-dki-tunggu-edaran-kem enaker-terkait-
               Page/URL
                              kebijakan-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu surat edaran
               dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR)
               bagi pekerjaan di ibu kota di tengah pandemi Covid 19. Hingga saat ini, belum ada
               perusahaan yang mengajukan permohonan untuk menunda pemberian THR.

               "Terkait THR kami dan Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia menunggu surat
               edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan karena biasanya setiap tahun
               kementerian mengeluarkan surat edaran. Itulah yang menjadi dasar kami
               melakukan sosialisasi, baik kepada asosiasi, pengusaha ataupun serikat dan
               federasi," kata Kadisnakertrans-E Andri Yansah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa
               (5/5).

               Surat tersebut, kata Andri, akan menjadi landasan untuk mengambil kebijakan yang
               diperlukan terkait perusahaan-perusahaan yang diperkirakan tidak mampu
               membayar THR bagi para pekerjanya.

               Diyakini ada perusahaan yang tidak mampu membayar THR mengingat cukup
               banyak pekerja yang di-PHK atau dirumahkan tanpa tanggungan. Di Jakarta ada
               sekitar 323.224 pekerja (PHK dan dirumahkan).

               "Sampai saat ini permohonan (dispensasi perusahaan belum ada). Tapi kalau dilihat
               jumlah itu pasti ada perusahaan yang tidak membayar THR," ujarnya.

               Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya menunggu arahan dari Kementerian
               Ketenagakerjaan. Namun sampai saat ini surat dari Kementerian Ketenagakerjaan
               belum ada untuk menjawab secara pasti langkah-langkah yang akan diambil ke
               depannya.

               Jika nantinya telah mendapatkan surat dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas
               Tenaga Kerja DKI akan membahas dengan Gubernur Anies Baswedan. Kemudian
               memanggil berbagai pihak termasuk Apindo, Kadin, serikat pekerja dan federasi
               serikatpekerja untuk menentukan langkah yang akan diambil di tengah Covid 19 ini
               dengan kemungkinan ditundanya pembayaran THR.







                                                      Page 173 of 184.
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179