Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020
P. 170

Title          PKS: HENTIKAN KARTU PRAKERJA
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      05 Mei 2020
               Page/URL       https://www.jpnn.com/news/pks-hentikan-kartu-prakerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative











               Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati mendesak
               pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja.


               Berbicara dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang
               2019-2024, Selasa (5/5), Mufidayati menjelaskan data pemutusan hubungan kerja
               di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19.

               Sampai April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan
               Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8
               juta tenaga kerja yang terkena dampak Covid-19.

               Ia melanjutakan Center of Reform on Economics Indonesia, memprediksi angka
               tersebut bisa bertambah sampai sembilan jutaan.

               "Dalam situasi seperti ini maka sudah selayaknya DPR melakukan fungsi
               pengawasannya," kata Mufida, sapaan akrabnya dalam rapat yang dipimpin Wakil
               Ketua DPR Aziz Syamsuddin itu.

               Ia menjelaskan sebagaimana diketahui, pemerintah menjalankan program Kartu
               Prakerja, yang belakangan menimbulkan banyak permasalahan.

               Mufida manambahkan, permasalahan itu seperti sistem registrasi online yang tidak
               bisa diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia, karena berdasar data yang ada
               hanya 60 persen daerah yang bisa akses internet.

               Kemudian, kata dia, pengelolaan pelatihan tidak tepat dalam situasi pandemi
               dengan alokasi anggaran Rp 5,6 triliun.

               "Program ini dianggap  tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa
               Indonesia dan tidak transparan," ujar anggota Komisi IX DPR itu.


               Oleh karena itu, Mufida menegaskan, Fraksi PKS mendorong DPR meminta kepada
               pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja.

               "Dan dialihkan anggaran untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak
               pandemi dan upaya recovery kondisi eko pascapandemi Covid-19," pungkasnya.






                                                      Page 169 of 184.
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175