Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020
P. 22
Title 500 PEKERJA CHINA DITUNDA MASUK RI
Media Name detik.com
Pub. Date 06 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5003843/500-pekerja-ch ina-ditunda-
Page/URL
masuk-ri
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Rencana PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di
Konawe Sulawesi Tenggara untuk memanggil 500 TKA China yang bekerja di
smelter menjadi polemik. Rencana ini dikritisi habis-habisan oleh pemerintah daerah
setempat.
Tak ingin jadi polemik berkepanjangan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menunda rencana kedatangan 500 TKA dari China. Penundaan dilakukan hingga
keadaan normal dan dinyatakan aman.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah disebut telah menginstruksikan kepada Plt
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta) Aris Wahyudi untuk memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry
dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe menunda kedatangan ratusan TKA dari
China.
"Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya
memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19," ujar Kepala Biro Humas
Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020).
Soes juga mengatakan Kemnaker sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah
setempat terkait masalah TKA ini. Dia juga menerangkan penundaan kedatangan
ratusan TKA China ini merupakan usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan
Ketua DPRD Sulawesi Tenggara.
Bila ditarik kembali, sebetulnya apa yang membuat rencana pemanggilan TKA China
ini jadi polemik?
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama DPRD sepakat
menolak rencana kedatangan 500 TKA asal China. Dua perusahaan pemurnian nikel
diketahui sudah mendapat izin dari pemerintah pusat pada 22 April lalu untuk
melakukan 'impor' tenaga kerja dari China.
Menurut Gubernur Sultra Ali Mazi apabila ratusan TKA ini masuk ke Konawe,
suasana kebatinan masyarakat belum bisa menerima mereka.
"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah
pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan
Page 21 of 184.
