Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020

masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Ali di Kendari,
seperti dilansir Antara, Rabu (29/4/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan semua
pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur
dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan
kebijakan tersebut.

"Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke presiden agar
membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Muh
Endang.

Serikat buruh lokal pun sempat protes soal rencana ini. Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut hal ini dapat menyalahi aturan
pemerintah yang melarang orang asing masuk ke Indonesia saat pandemi virus
Corona.

"Pertama, melanggar status bencana yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi,
di mana di saat pandemi ini orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Begitu pun
sebaliknya, orang Indonesia tidak boleh pergi ke luar negeri. Maka sangat miris
ketika mengetahui 500 TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia," kata Said dalam
keterangan tertulis, Minggu, (3/5/2020).

Said menilai Kemnaker telah melanggar Undang-Undang (UU) tentang
Ketenagakerjaan dengan mendahului TKA untuk bekerja dibanding orang Indonesia.
Said menyebut hal ini tidak tepat dilakukan saat jutaan orang Indonesia terancam
kehilangan pekerjaan.

"Kedua, alasan Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja tidak ada tenaga kerja skills workers serta tidak ada orang
Indonesia yang bersedia bekerja di perusahaan tersebut justru semakin
menegaskan adanya pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan," papar Said.

"Alasan yang disampaikan Kemnaker itu seperti membuka borok sendiri bahwa
Kemnaker dan kementerian terkait tidak menjalankan perintah UU 13 Tahun 2003.
Lebih parah lagi, hal ini dilakukan di tengah pandemi Corona yang menyebabkan
jutaan orang Indonesia terancam kehilangan pekerjaan," sambungnya.

Said menyebut kedatangan 500 TKA China dapat mencederai keadilan buruh
Indonesia. Terlebih, kata Said, pekerjaan yang akan diberikan kepada para TKA
akan melukai perasaan buruh yang sedang dirundung pemutusan hubungan kerja
(PHK).

"Ketiga, kedatangan 500 TKA China tersebut melukai dan mencederai rasa keadilan
buruh Indonesia. Darurat PHK (pemutusan hubungan kerja) terjadi di depan mata,
tetapi justru pekerjaan yang ada akan diserahkan ke asing," jelas Said.

Page 22 of 184.