Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MEI 2020
P. 82

Title          RELAKSASI IURAN BPJAMSOSTEK HARUS SELEKTIF UNTUK PERUSAHAAN TERDAMPAK
                              COVID-19
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      05 Mei 2020
                              https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/05/05/relaksasi-iuran-bpjamsost ek-harus-
               Page/URL
                              selektif-untuk-perusahaan-terdampak-covid-19
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive



















               Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan rencana
               pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) sebesar 90 persen cukup
               tepat.


               Dia mengatakan, pemotongan ini sangat membantu arus kas perusahaan yang saat
               ini terguncang akibat dampak pandemi Covid-19, sehingga proses produksi tetap
               bisa berjalan.

               "Rencana ini harus dituangkan dalam revisi PP No. 44 Tahun 2015 untuk (Jaminan
               Kecelalaan Kerja), JKm (Jaminan Kematian) dan PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP
               (Jaminan Pensiun, karena dalam PP tersebut sudah sangat jelas ketentuan tentang
               iuran JKK dan JKm serta JP yang harus dibayarkan perusahaan kepada
               BPJamsostek. Atau dibuat PP mandiri secara tersendiri agar ketika relaksasi selesai
               PP tersebut tinggal dicabut," jelas Timboel kepada Tribun, Senin (4/5/2020).

               "Tentunya relaksasi ini harus benar-benar selektif ditujukan kepada perusahaan
               yang sangat terdampak Covid19. Perusahaan yang masih mampu harus tetap
               membayar iuran secara normal," sambungnya.


               Baca: PKS Ingatkan Pemerintah: Investasi Asing Tak Boleh Langgar Pancasila dan
               UUD 1945

               Timboel menjelaskan, dengan dana kelolaan JKK sekitar Rp35 Triliun dan JKm
               sekitar Rp12 triliun tentunya BPJamsostek masih memiliki kemampuan untuk
               memberikan manfaat kepada peserta sesuai PP no. 82 tahun 2019 walalupun iuran
               JKK dan JKm hanya 10 persen selama 3 bulan, dan bisa ditambah 3 bulan lagi.


               "Kalau untuk JP hanya ada penundaan saja, tidak ada pemotongan iuran," tutur pria
               yang akrab disapa Tabik.







                                                       Page 81 of 184.
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87