Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2019
P. 127
"Ini akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 dan THR
tidak tepat waktu, seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Mengingat penyusunan
Perda membutuhkan waktu yang cukup lama," tulis Tjahjo dalam suratnya.
Untuk menghasilkan Perda, pemda harus membahas bersama dengan DPRD.
Mendagri melihat dengan kondisi pasca pemilu serta Ramadan, tidak akan efektif
menghasilkan perda dalam waktu singkat.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang
menetapkan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI,
dan Polri.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang
menetapkan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI,
dan Polri. (Seno)
Padahal, pencairan THR paling lambat 10 hari sebelum perayaan Lebaran.
Aturan itu juga timpang dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari
APBN. Dimana Pasal 10 ayat 1 dari kedua PP menyebut pemberian THR dan gaji ke-
13 dari APBN cukup menggunakan peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Beleid PMK lebih mudah dihasilkan dibandingkan Perda, karena PMK cukup dibahas
di Kementerian Keuangan saja.
Sementara Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bachtiar,
membenarkan surat tersebut.
Pemerintah juga sudah membahas masalah ini dan menemukan solusi.
"Rapat kemarin di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) menyepakati perubahan redaksi pasal 10 ayat 2 PP 35 tahun
2019 dan pasal 10 ayat 2 PP 26 tahun 2019 melalui distribusi II, dimana perubahan
redaksi dari Perda diubah jadi peraturan kepala daerah (Perkada)," terang Bachtiar,
Selasa (14/5).
Konfirmasi Kemenkeu
Sedangkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan,
Nufransa Wirasakti membenarkan pernyataan di atas. PP 35 dan 36 Tahun 2019
segera diubah.
"Proses perubahannya akan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan Sekretariat Negara," kata Nufransa.
Namun belum jelas kapan revisi PP tersebut keluar. Hanya saja, pemerintah
berkomitmen menyalurkan THR sesuai aturan berlaku.
Page 126 of 144.
