Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2019
P. 129
Kendati begitu, apabila PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima
pensiun dan penerima tunjangan sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda
atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan THR sebanyak dua kali.
THR tersebut adalah THR sekaligus THR penerima pensiun janda/duda atau THR
penerima tunjangan janda/duda.
Bagaimana dengan Karyawan Swasta?
Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri meminta perusahaan segera membayar
tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Idul
Fitri/Lebaran.
"THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan. Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan
ketentuan yang berlaku," kata Hanif di keterangannya, Rabu (8/5/2019).
Hanif mengatakan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan pengusaha kepada pekerja.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
Besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.
Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus
tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan
upah.
Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau
lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-
rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua
belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap
bulan selama masa kerja.
"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR yang telah ditetapkan.
Maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera
di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan
yang telah dilakukan," kata Menaker Hanif.
Dirinya mengimbau, pembayaran THR yang mengacu pada regulasi diharapkan
dapat dilakukan maksimal dua minggu sebelum lebaran, agar pekerja dapat
mempersiapkan mudik dengan baik.
Page 128 of 144.
