Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2019
P. 97
Pasal 5 ayat (4) menyebutkan, THR keagamaan wajib dibayarkan pengusaha paling
lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Berdasarkan pasal 3 ayat (1a), pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12
bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan
gaji. Sementara ayat (1b) menjelaskan, pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang
dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.
Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).
Sementara bagi tenaga kerja kontrak yang habis kontraknya beberapa hari sebelum
Ramadan, menurut dia, tidak berhak atas THR.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan ini, akan mendapat sanksi tegas. Ada
sanksi administrasi," ujarnya.
Iwa mengutip pasal 10 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang terlambat
membayar THR, akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus
dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Akan
tetapi, sesuai ayat (2), pengenaan denda itu tidak akan menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja.
Sedangkan berdasarkan pasal 11, pengusaha yang tidak membayar THR akan
dikenakan sanksi administratif. Sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Iwa berharap, tahun ini jumlah keluhan terkait keterlambatan ataupun kekurangan
pembayaran THR pun tidak terulang, baik dari BUMD/BUMN, maupun perusahaan
swasta di wilayah Jabar. Dengan demikian, semua pihak bisa merayakan Idul Fitri
dengan tenang dan nyaman.
"Kadisnakertrans tingkat provinsi bersama dengan kabupaten/kota akan melakukan
pengawasan dan pantauan di lapangan. Harapannya sih tanpa perlu dipantau
semua pelaku usaha menjalankan kewajibannya terkait THR dengan baik,"
paparnya.
Sementara khusus untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Jabar, sudah disiapkan alokasi anggaran THR sebesar Rp 50 miliar. "Besaran THR
bagi aparat sipil negara (ASN) adalah satu bulan gaji," katanya
Page 96 of 144.
