Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2019
P. 100
Title SEKDA JAWA BARAT INGATKAN PERUSAHAAN BAYAR THR H-7 LEBARAN
Media Name kompas.com
Pub. Date 16 Mei 2019
https://regional.kompas.com/read/2019/05/16/13333151/sekda-jawa-barat- ingatkan-
Page/URL
perusahaan-bayar-thr-h-7-lebaran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengingatkan kepada pemilik
perusahaan di Jabar untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) paling lambat
sepekan sebelum lebaran.
"Saya sudah mengeluarkan imbauan agar seluruh pengusaha bisa membayarkan tepat
waktu dengan kesadaran sendiri. Maksimal H-7 harus sudah dibayarkan," ujar Iwa
kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Ia menjelaskan, THR merupakan gaji ke-13 yang seharusnya sudah masuk perencanaan
keuangan perusahaan, khususnya terkait pengupahan.
Ketentuan pembayaran THR H-7 tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan, THR keagamaan wajib dibayarkan pengusaha
paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Berdasarkan pasal 3 ayat 1a, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan
atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan gaji.
Sementara ayat 1b menjelaskan, pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12
bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan ini, akan mendapat sanksi denda dan
administrasi. Pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda sebesar
5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha untuk membayar," paparnya.
Karena itu, Iwa berharap, tahun ini jumlah keluhan terkait keterlambatan ataupun
kekurangan pembayaran THR pun tidak terulang, baik dari BUMD/BUMN, maupun
perusahaan swasta di wilayah Jabar. Dengan demikian, semua pihak bisa merayakan
Idul Fitri dengan tenang dan nyaman.
"Kadisnakertrans tingkat provinsi bersama dengan kabupaten/kota akan melakukan
pengawasan dan pantauan di lapangan. Harapannya sih tanpa perlu dipantau semua
pelaku usaha menjalankan kewajibannya terkait THR dengan baik," jelasnya
Page 99 of 144.
