Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2019
P. 103

Title         PEMPROV JABAR ULTIMATUM PENGUSAHA TEPAT WAKTU BAYAR THR
                Media Name    detik.com
                Pub. Date     16 Mei 2019
                              https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4551817/pemprov-jabar-ultim atum-
                Page/URL
                              pengusaha-tepat-waktu-bayar-thr
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive








               Pemprov Jabar mengultimatum pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya
               (THR) paling lama tujuh hari sebelum Lebaran 2019. Sanksi tegas menanti bagi
               pelaku usaha yang tidak patuh.

               Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan sudah mengeluarkan imbauan agar seluruh

               pengusaha menunaikan hak pekerja tepat waktu. Pihaknya sengaja mewanti-wanti
               sejak jauh hari.

               "Maksimal H-7 harus sudah dibayarkan (THR bagi pekerja)," ujar Iwa, Kamis
               (16/5/2019).

               THR merupakan gaji ke-13 yang seharusnya sudah masuk perencanaan keuangan
               perusahaan, khususnya terkait pengupahan. Hal itu diatur dalam Permen
               Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.

               Dalam aturan yang berlaku, pekerja yang mempunyai masa kerja minimal satu
               tahun wajib diberikan THR sebesar satu bulan gaji. Sementara yang belum setahun,
               tetap mendapat THR sesuai masa kerja.


               "Perusahaan yang melanggar ketentuan ini, akan mendapat sanksi tegas. Ada
               sanksi administrasi seperti dikenakan denda sebesar lima persen dari total THR yang
               harus dibayar," ucap dia.

               Iwa berharap, tahun ini keluhan terkait keterlambatan ataupun kekurangan
               pembayaran THR tidak terulang, baik dari BUMD/BUMN, maupun perusahaan
               swasta di wilayah Jabar.

               "Kadisnakertrans tingkat provinsi bersama dengan kabupaten-kota akan melakukan
               pengawasan dan pantauan di lapangan. Harapannya sih tanpa perlu dipantau

               semua pelaku usaha menjalankan kewajibannya terkait THR dengan baik," tutur
               Iwa.



                                                      Page 102 of 144.
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108