Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2019
P. 105
"Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi,
saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum
Lebaran agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," kata menteri asal
PKB iniaker Hanif.
Terkait jumlah besaran THR, setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan
secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 (satu) bulan upah.
Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus
tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan
upah.
Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau
lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-
rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua
belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap
bulan selama masa kerja.
"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Kegamaan yang dibayarkan kepada
pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan," ujar Menaker.
Sedangkan terkait penerapan sanksi, apabila pengusaha terlambat atau tidak
membayar THR Keagamaan dikenai sanksi admistrasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian
Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.
Sementara untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan, Menaker berharap masing-masing provinsi membentuk Pos
Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan
Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019.
"Kita juga meminta para Gubernur beserta para Bupati/Walikota untuk
memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya
untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu," kata Hanif.
Page 104 of 144.
