Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020
P. 3

Judul               UU CIPTA KERJA SOLUSI ATASI PENGANGGURAN
                Nama Media          Koran Tempo
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            Inforial
                Tanggal             2020-12-21 06:00:00
                Ukuran              135x204mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 156.330.000

                News Value          Rp 156.330.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive  -  Iskandar  Simorangkir  (Deputi  Bidang  Ekonomi  Makro  dan  Keuangan  Kementerian
              Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) RI) Harapannya investor akan datang
              dan  membuka  kesempatan  kerja.  Dengan  begitu  angka  pengangguran  akan  berkurang,  dan
              mampu mendorong perekonomian nasional

              neutral  -  Iskandar  Simorangkir  (Deputi  Bidang  Ekonomi  Makro  dan  Keuangan  Kementerian
              Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) RI) Masalahnya, regulasi di Indonesia
              terlalu  banyak  dan  tumpang  tindih,  sehingga  investor  ragu  bahkan  enggan  menanamkan
              modalnya. Saat ini ada 43.733 peraturan pemerintah pusat, lembaga dan daerah, yang mengatur
              perijinan usaha,

              neutral - Agatha Widianawati (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian
              Ketenagakerjaan) Menurut data BPS 2020, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 persen,
              meningkat 1,8 persen dibandingkan dengan Agustus 2019,

              neutral - Agatha Widianawati (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian
              Ketenagakerjaan)  Kalrena  adanya  perubahan-perubahan  tuntutan  pekerjaan,maka  tentunya
              perlu ada penyesuaian terhadap perlindungan pekerja. Karena itu Pemerintah perlu melakukan
              penyempurnaan UU

              neutral - Agatha Widianawati (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian
              Ketenagakerjaan)  Ketiga,  pemerintah  pun  berfokus  pada  para  pekerja  yang  mengalami
              pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat berbagai alasan

              neutral - Anton J. Supit (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Banyak negara-negara
              yang lain di Asia Tenggara berlomba menyediakan wadah bagi investor dalam melakukan bisnis

              neutral  -  Iskandar  Simorangkir  (Deputi  Bidang  Ekonomi  Makro  dan  Keuangan  Kementerian
              Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) RI) Kita tahu ada 40 rancangan P P yang
              sedang dikerjakan pemerintah saat ini dan 4 rancangan Perpres. Sehingga ada 44 peraturan
              pelaksanaannya  ini.  Kami  mengundang  kepada  semuanya  ikut  mengakses  www.uu-
              ciptakerja.go.id untuk melihat semua perpresnya, kami minta masukannya, untuk mempertajam
              sehingga eksekusinya berjalan mulus


                                                            2
   1   2   3   4   5   6   7   8