Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020
P. 5
"Kalrena adanya perubahan-perubahan tuntutan pekerjaan,maka tentunya perlu ada
penyesuaian terhadap perlindungan pekerja. Karena itu Pemerintah perlu melakukan
penyempurnaan UU," ujar Agatha. "Ketiga, pemerintah pun berfokus pada para pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat berbagai alasan."
Di sisi lain, Anton J. Supit menilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dibaca dan dipahami
secara keseluruhan, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19. Ia mewanti-wanti pemerintah
jangan sampai terlambat dalam mengimplementasikan UU Ciptaker. "Banyak negara-negara
yang lain di Asia Tenggara berlomba menyediakan wadah bagi investor dalam melakukan bisnis,"
ucap Anton.
Sebagai penutup, Iskandar menegaskan bahwa pemerintah selalu, meminta dan terbuka
menerima masukan dari masyarakat ketika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) UU Ciptaker.
"Kita tahu ada 40 rancangan P P yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini dan 4 rancangan
Perpres. Sehingga ada 44 peraturan pelaksanaannya ini. Kami mengundang kepada semuanya
ikut mengakses www.uu-ciptakerja.go.id untuk melihat semua perpresnya, kami minta
masukannya, untuk mempertajam sehingga eksekusinya berjalan mulus," tutup Iskandar. o
INFORIAL
4
