Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 DESEMBER 2019
P. 135

Title          PENGUSAHA NGELUH BANYAK YANG NAIK, DARI UMP HINGGA IURAN BPJS KESEHATAN
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      06 Desember 2019
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4812809/pengusaha-ngel uh-banyak-
               Page/URL
                              yang-naik-dari-ump-hingga-iuran-bpjs-kesehatan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Jakarta  - Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
               mengatakan bahwa kewajiban perusahaan mulai tahun depan bertambah banyak.
               Ia mengeluhkan kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51%,
               dan juga iuran BPJS Kesehatan.

                "Terutama di sini formula perhitungan upah minimum. Mau nggak sentuh di situ,
               itu kan masalah sensitif. Kita hanya debat kusir tanpa kajian akademis, debat kusir.
               Kalau jumlah penduduk miskin menurut BPJS Kesehatan yang penerima bantuan
               iuran saja sudah 96 juta , 37% populasi, itu masalah serius," kata Hariyadi usai
               menghadiri rapat koordinasi omnibus law di kantor Kementerian Koordinator Bidang
               Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

                Hariyadi mengatakan, kewajiban perusahaan atas tenaga kerja menjadi persoalan
               krusial.

                #div-gpt-ad-1572509250005-0 iframe{  border: 0px;  vertical-align: bottom;
               position: fixed !important;  z-index: 1 !important;  left: 0px;  top: 0;  right: 0;
               margin: auto;  }    "Ini yang jadi krusial ini kan kita belum selesai bahas masalah
               ketenagakerjaan. Kita mau bagaimana," tutur Hariyadi.

                 Menurutnya, kebijakan yang dibuat pemerintah tak sesuai dengan performa
               industri saat ini, terutama industri otomotif yang jadi pembahasannya.

                "Kalau mau membuat kebijakan harus lihat dulu, cek lapangan implikasinya,"
               terang Hariyadi.

                Ia pun meminta pemerintah juga mengedukasi masyarakat dalam memahami
               kondisi perindustrian dalam negeri.

                "Maka perlu keterbukaan dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat
               situasinya bagaimana," imbuh dia.


                 Secara khusus, ia menilai bahwa industri otomotif RI tengah mengalami penurunan
               karena pelemahan serapan dari masyarakat.


                "Ini penyerapan makin rendah," ujar dia.




                                                      Page 134 of 150.
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140