Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 DESEMBER 2019
P. 140
Title BPJS WATCH MINTA PEMERINTAH EVALUASI SEJUMLAH REGULASI JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 06 Desember 2019
Page/URL https://nasional.kontan.co.id/news/bpjs-watch-minta-pemerintah-evaluas i-sejumlah-
regulasi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar meminta pemerintah
mengevaluasi sejumlah regulasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
Timboel mengatakan, beberapa regulasi yang perlu dievaluasi antara lain UU no
40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) khususnya Pasal 42 tentang
jaminan pensiun yang belum memperbolehkan pekerja informal mendapatkan
jaminan pensiun.
Lalu PP no. 60/2015 jo. Permenaker No. 19/2015 yang membuka lebar persyaratan
mengambil jaminan hari tua (JHT). Ia menilai, seharusnya ada persyaratan minimal
kepesertaan JHT seperti di era jamsostek lalu.
"Dari sisi implementasi, jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian
(JKm) masih dilaksanakan secara terpisah pisah," kata Timboel dalam keterangan
tertulisnya, Jumat (6/12).
Timboel mengatakan, JKK dan JKm bagi ASN diserahkan ke PT Taspen sementara
untuk pekerja swasta dikelola BPJamsostek.
Seharusnya JKK dan JKm bagi ASN dikelola oleh BPJamsostek supaya ASN
mendapatkan manfaat sebaik manfaat yg diberikan oleh BPJamsostek. Apalagi
paska ditandatanganinya PP no.82/2019 yg merupakan hasil revisi PP no. 44/2015
ttg JKK dan JKm.
"Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa seluruh regulasi harus
mencerminkan isi ideologi kita. Nah dengan dikelolanya ASN oleh PT Taspen maka
para ASN tidak mendapatkan keadilan manfaat JKK JKm karena manfaat yang
diterima ASN lebih rendah dibandingkan manfaat JKK Jkm bagi pekerja swasta yang
dikelola BPJamsostek," ucap dia.
Ia mengatakan, bila ada PBI (Penerima Bantuan Iuran) di program JKN maka sudah
seharusnya PBI untuk jaminan sosial ketenagakerjaan (program JKK dan JKm) juga
diberikan kepada pekerja informal miskin seperti pemulung, buruh tani, nelayan,
dsb. Perlindungan Jamsos ketenagakerjaan bagi pekerja informal miskin merupakan
implementasi riil nilai-nilai Pancasila.
"Ke depan, Jamsos ketenagakerjaan dan JKN hrs dijadikan instrumen ampuh untuk
melindungi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Timboel.
Page 139 of 150.
