Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 DESEMBER 2019

Title HARUS PUNYA MODAL RP 5 MILIAR, PENYALUR TKI GUGAT UU KE MK
Media Name detik.com
Pub. Date 06 Desember 2019
https://news.detik.com/berita/4812745/harus-punya-modal-rp-5-miliar-pe nyalur-tki-
Page/URL
gugat-uu-ke-mk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Penyalur tenaga kerja Indonesia (TKI) menggugat UU Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut penggugat, UU itu
memberatkan usaha karena minimal memiliki modal Rp 5 miliar.

Gugatan itu dilayangkan Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Mashud.

"Menyatakan Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf
(a) serta Pasal 85 huruf (a) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
33 UUD 1945," demikian bunyi tuntutan Saiful sebagaimana tertuang dalam berkas
permohonan yang dilansir website Mahkamah Kontitusi (MK), Jumat (6/12/2019).

#div-gpt-ad-1572507980488-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom;
position: fixed !important; z-index: 1 !important; left: 0px; top: 0; right: 0;
margin: auto; } Pasal 54 (1) berbunyi: Untuk dapat memperoleh SIP3MI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang
tercantum dalamakta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5 miliar.

b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp
1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi
kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. memiliki rencana kerja
penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tahun
berjalan; dan memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran
Indonesia.

Pasal 54 (2): Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat
dicairkan oleh Menteri apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 82 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
dan denda paling banyak Rp 15 miliar setiap orang yang dengan sengaja
menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada: a. jabatan dan jenis pekerjaan
yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran

Page 136 of 150.