Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 DESEMBER 2019
P. 142
Title INI PR BPJS KETENAGAKERJAAN DI USIA 42 TAHUN
Media Name rri.co.id
Pub. Date 06 Desember 2019
http://rri.co.id/post/berita/755625/nasional/ini_pr_bpjs_ketenagakerja
Page/URL
an_di_usia_42_tahun.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebelumnya disebut
BP-Jamsostek telah berusia 42 tahun pada 5 Desember 2019. Koordinator Advokasi
BPJS Watch Timboel Siregar, mengapresiasi kiprah BPJS Ketenagakerjaan dalam
menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama 42 tahun yang
mengabdi bagi bangsa Indonesia.
Hal ini sebagai sebuah rangkaian sejarah dalam memberikan perlindungan.
"Dengan usia 42 tahun menunjukkan kematangan dan profesionalitas dalam
melaksanakan program jamsos ketenagakerjaan," tegas Timboel kepada rri.co.id,
Jakarta, Jum'at (6/12/2019).
Meski demikian, menurut Timboel sejumlah pekerjaan rumah harus dilakukan BPJS
Ketenagakerjaan, salah satunya melaksanakan amanat UUD 45 untuk mendukung
kesejahteraan rakyat, baik dari sisi regulasi maupun implementasi dan penegakkan
hukum.
" Tapi itu semua berproses untuk BP Jamsostek yang lebih baik lagi," terangnya.
Di usia BPJS Ketenagakerjaan ke-42 tahun, Timboel mendorong perlunya evaluasi
beberapa regulasi seperti Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) khususnya Pasal 42
ttg jaminan pensiun yang belum memperbolehkan pekerja informal mandapatkan
jaminan pensiun. Lalu PP no. 60/2015 jo. Permenaker No. 19/2015 yang membuka
lebar persyaratan mengambil Jaminan Hari Tua (JHT).
"Seharusnya ada persyaratan minimal kepesertaan JHT seperti di era jamsostek
lalu," tegasnya.
Timboel menyayangkan penerapan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan
kematian (JKm) masih dilaksanakan secara terpisah pisah. JKK dan JKm bagi ASN
diserahkan ke PT. Taspen sementara untuk pekerja swasta dikelola BPJamsostek.
Seharusnya, menurut Timboel JKK dan JKm bagi ASN dikelola oleh BPJamsostek
supaya ASN mendapatkan manfaat sebaik manfaat yang diberikan oleh
BPJamsostek, apalagi pasca- ditandatanganinya PP no.82/2019 yang merupakan
hasil revisi PP no. 44/2015 ttg JKK dan JKm.
" Seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi bahwa seluruh regulasi harus
mencerminkan isi ideologi kita. Nah dgn dikelolanya ASN oleh PT. Taspen maka para
ASN tidak mendapatkan keadilan manfaat JKK JKm karena manfaat yang diterima
Page 141 of 150.
