Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 DESEMBER 2019
P. 80
Title BURUH MINTA DILIBATKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW SOAL LAPANGAN KERJA
Media Name liputan6.com
Pub. Date 07 Desember 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4128520/buruh-minta-dilibatkan-pe mbahasan-
Page/URL
omnibus-law-soal-lapangan-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Serikat buruh terus mencermati revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan akan masuk omnibus law cipta lapangan kerja. Draft UU
omnibus law sendiri diupayakan bisa masuk ke parlemen Desember ini.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
Wea meminta pemerintah untuk mengikutsertakan kalangan serikat buruh dalam
rencana penyusunan omnimbus law.
"Sangat rawan sekali kondisinya jika kalangan serikat buruh tidak dilibatkan dari
awal. Aturan yang mau dibuat kan berkaitan langsung dengan buruh. Nah, kalau
buruh nggak diajak bicara ini lucu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu
(7/12).
Andi Gani yang juga pimpinan dari ASEAN Trade Union Council (ATUC) mengaku
banyak dihubungi aktivis buruh terkait rencana pemerintah menyusun omnimbus
law untuk sektor ketenagakerjaan. Namun, kata Andi Gani, pemabahasan bersama
dinilai penting dalam pembuatan aturan.
Dirinya mendukung investasi yang masuk ke Tanah Air. Namun dirinya minta jangan
menganggap faktor buruh menjadi penghambat masuknya investasi sehingga
terkesan buruh tidak dilibatkan dalam pembentukan omnimbus law.
Andi Gani mengingatkan bahwa masalah ketenagakerjaan butuh keterlibatan semua
pihak. Dari pemerintah, serikat buruh dan pengusaha alias tripartit.
"Saya akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi tentang tim omnibus
law bentukan pemerintah yang harusnya melibatkan semua unsur," tegasnya.
Dicontohkan
Andi Gani mencontohkan seperti yang di Jawa Barat jangan sampai terjadi di
nasional. Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil sempat mengeluarkan Surat Edaran
untuk UMK 2020 dan langsung ditanggapi keras oleh seluruh serikat buruh se-Jawa
Barat.
Karena, kata Andi Gani, seharusnya untuk penetapan UMK harus dilandasi Surat
Page 79 of 150.
