Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 DESEMBER 2019
P. 78
Title KSPSI: LIBATKAN BURUH DALAM OMNIBUS LAW DAN REVISI UU NO.13/2003
Media Name aktual.com
Pub. Date 07 Desember 2019
Page/URL https://aktual.com/kspsi-libatkan-buruh-dalam-omnibus-law-dan-revisi-u u-no-13-2003/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
KSPSI mengingatkan pemerintah agar perwakilan buruh dilibatkan dalam revisi
Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan
pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diupayakan masuk
parlemen Desember ini.
"Sayangnya, sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak melibatkan para buruh,"
kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani
Nena Wea dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/12).
Ia menyatakan kondisinya akan rawan serikat buruh tidak dilibatkan sejak awal.
"Aturan yang mau dibuat berkaitan langsung dengan buruh. Kalau buruh tidak
diajak bicara, ini lucu," ujarnya.
Andi Gani yang juga pimpinan ASEAN Trade Union Council (ATUC) itu, mengaku
banyak dihubungi aktivis buruh terkait dengan rencana pemerintah menyusun RUU
Omnimbus Law untuk sektor ketenagakerjaan.
Dia mendukung investasi yang masuk Tanah Air, tetapi jangan menganggap faktor
buruh menjadi penghambat masuknya investasi sehingga terkesan buruh tidak
dilibatkan dalam pembentukan omnimbus law.
Ia mengingatkan bahwa masalah ketenagakerjaan butuh keterlibatan semua pihak,
baik pemerintah, serikat buruh, maupun pengusaha alias tripartit.
"Saya akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi tentang tim omnibus
law bentukan pemerintah yang harusnya melibatkan semua unsur," katanya.
Ia mencontohkan kebijakan di Jawa Barat jangan sampai terjadi di tingkat nasional.
Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil sempat mengeluarkan surat edaran untuk UMK
2020 dan langsung ditanggapi keras oleh seluruh serikat buruh se-Jawa Barat.
Ia menjelaskan penetapan UMK harus dilandasi surat keputusan agar memiliki
landasan hukum yang kuat.
"Setelah buruh mengancam menggelar aksi besar-besaran di Jawa Barat, akhirnya
Ridwan Kamil mengeluarkan juga SK tersebut. Tidak perlu hal tersebut terjadi di
tingkat nasional karena kami ingin kondisi tetap kondusif," katanya.
Page 77 of 150.
