Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 DESEMBER 2019

Title OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA, KSPSI: BURUH TAK DILIBATKAN
Media Name tempo.co
Pub. Date 07 Desember 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1281097/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja- kspsi-buruh-
Page/URL
tak-dilibatkan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah
melibatkan perwakilan buruh dalam revisi Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terkait dengan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja. Aturan ini rencananya akan dibahas parlemen pada bulan
Desember ini.

"Sayangnya, sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak melibatkan para buruh,"
kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu
7 Desember 2019.

Ia menyatakan kondisinya akan rawan serikat buruh tidak dilibatkan sejak awal.
"Aturan yang mau dibuat berkaitan langsung dengan buruh. Kalau buruh tidak
diajak bicara, ini lucu," ujarnya.

Andi Gani yang juga pimpinan ASEAN Trade Union Council (ATUC) itu, mengaku
banyak dihubungi aktivis buruh terkait dengan rencana pemerintah menyusun RUU
Omnimbus Law untuk sektor ketenagakerjaan.

Dia mendukung investasi yang masuk Tanah Air, tetapi jangan menganggap faktor
buruh menjadi penghambat masuknya investasi sehingga terkesan buruh tidak
dilibatkan dalam pembentukan omnimbus law.

Ia mengingatkan bahwa masalah ketenagakerjaan butuh keterlibatan semua pihak,
baik pemerintah, serikat buruh, maupun pengusaha alias tripartit.

"Saya akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi tentang tim omnibus
law bentukan pemerintah yang harusnya melibatkan semua unsur," katanya.

Ia mencontohkan kebijakan di Jawa Barat jangan sampai terjadi di tingkat nasional.
Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil sempat mengeluarkan surat edaran untuk UMK
2020 dan langsung ditanggapi keras oleh seluruh serikat buruh se-Jawa Barat.

Ia menjelaskan penetapan UMK harus dilandasi surat keputusan agar memiliki
landasan hukum yang kuat.

Page 75 of 150.