Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2019
P. 79
Indonesia industrinya tidak tumbuh-tumbuh," tambahnya.
Tantangan Penyerapan Tenaga Kerja
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob
Azam menyatakan selama ini, dunia usaha di Indonesia sudah terbiasa bergerak
sendiri menyiapkan tenaga kerja siap pakai tanpa melibatkan pemerintah. Kebiasaan
itu saat ini perlahan mulai diubah.
Dia menyebutkan saat ini, pemerintah sudah mulai melibatkan sejumlah asosiasi
pengusaha untuk merencanakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia
(SDM) siap kerja. Namun, proses perubahan itu diakui tidak mudah dilakukan.
"Kemampuan kita untuk melihat perubahan teknologi dan skill tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk masa depan juga terbatas. Kemudian, kerja sama Academician,
Business, and Government (ABG) belum terlalu efektif. Ekosistem dan kelembagaan
kita masih tertinggal, terutama dalam pembiayaan pelatihan tenaga kerja yang non
APBN," jelas Bob kepada Bisnis, Jumat (15/3).
Untuk mengatasi persoalan bottleneck penyerapan tenaga kerja, Apindo
menyarankan agar pemerintah lebih aktif membangun kerja sama ABG di setiap
sektor strategis. Kerja sama yang masif di sejumlah sektor dipercaya bisa
mentransformasi industri yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
Pendapat lain dikemukakan Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Mercy
Simorangkir. Dia menilai saat ini, kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan di
bidang digital belum sebanding dengan ketersediaan tenaga kerja di sektor itu.
Aftech mengungkapkan gap jumlah tenaga kerja di sektor financial technology
(fintech) paling banyak untuk pemenuhan kebutuhan tenaga data analis, back-end
programming, user experience design, dan manajemen risiko.
"Jumlah kebutuhan tenaga kerja terampil di industri fintech berkembang pesat.
Kebutuhannya bersifat saat ini dan membutuhkan solusi jangka pendek," tukas
Mercy kepada Bisnis.
Tanggapan mengenai masalah ini pun diberikan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenristekdikti
Ainun Na'im mengaku kementeriannya sudah menjalankan sejumlah program untuk
mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja.
"Kemenristekdikti membuat Kebijakan tentang Revitalisasi Politeknik dan Multi Entry
Multi Exit (MEME)," ucapnya.
Sejak beberapa tahun terakhir, diklaim ada puluhan politeknik atau sekolah vokasi
yang direvitalisasi pemerintah. Langkah itu membuat lulusan politeknik wajib
memiliki sertifikat kompetensi selain ijazah agar bisa lulus.
Page 78 of 134
