Page 129 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

Judul Minta Kenaikan UMP Hingga 10 Persen, KSPI Tolak Penetapan PP
Nomor 36/2021
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211102/12/1461288/minta-
kenaikan-ump-hingga-10-persen-kspi-tolak-penetapan-pp-nomor-
362021
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-11-02 19:45:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI minta menggunakan KHL merujuk pada UU Nomor
13/2003, karena kita sedang menggugat UU Cipta Kerja, sehingga PP Nomor 36/2021 tentang
Pengupahan juga tidak boleh

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Itemnya yang besar sewa rumah dan transportasi buruh,
karena Covid-19 jadi tidak bisa naik angkot, sekarang pakai Gojek. Jadinya mahal

positive - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemenaker)
Penetapan upah minimum 2022 secara mayoritas diprediksi mengalami kenaikan, maupun belum
bisa memenuhi ekspektasi para pihak. Hal tersebut harus diapresiasi sebagai langkah maju,
mengingat kita masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19

negative - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemenaker) Bagi
para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kenaikan upah minimum
tahun depan dihitung dengan mengacu pada upah minimum tahun berjalan, tingkat inflasi,
pertumbuhan ekonomi, batas atas dan batas bawah upah minimum

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan upah minimum provinsi atau
UMP 2022 yang mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang
Pengupahan yang menjadi turunan dari Undang Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, serikatnya tetap berpegang pada rumusan pengupahan
yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

128