Page 130 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 130
MINTA KENAIKAN UMP HINGGA 10 PERSEN, KSPI TOLAK PENETAPAN PP NOMOR
36/2021
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan upah minimum
provinsi atau UMP 2022 yang mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
tentang Pengupahan yang menjadi turunan dari Undang Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta
Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, serikatnya tetap berpegang pada rumusan pengupahan
yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Iqbal menuturkan, UU itu mengamanatkan penghitungan UMP berdasar pada survei kebutuhan
hidup layak atau KHL di tengah masyarakat.
"KSPI minta menggunakan KHL merujuk pada UU Nomor 13/2003, karena kita sedang
menggugat UU Cipta Kerja, sehingga PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan juga tidak boleh,"
kata Iqbal melalui sambungan telepon, Selasa (2/11/2021).
UU Cipta Kerja yang tengah digugat itu, kata Iqbal, tidak dapat dijadikan instrumen penghitung
kenaikan UMP pada tahun depan. Alasannya, objek hukum yang ada pada UU itu belum memiliki
kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Lewat survei KHL itu, dia mengatakan, KSPI mendapatkan nilai kenaikan UMP 2022 sebesar 7-
10 persen. Menurut dia, harga sejumlah KHL pekerja, seperti sewa rumah, transportasi, dan
barang di pasar mengalami kenaikan yang signifikan selama pandemic.
"Itemnya yang besar sewa rumah dan transportasi buruh, karena Covid-19 jadi tidak bisa naik
angkot, sekarang pakai Gojek. Jadinya mahal," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memprediksi
penetapan upah minimum tahun depan mengalami kenaikan. Hanya saja, Kemenaker
memastikan kenaikan itu tidak bakal bergerak signifikan lantaran terjadinya gelombang kedua
pandemic Covid-19 di pertengahan tahun ini.
"Penetapan upah minimum 2022 secara mayoritas diprediksi mengalami kenaikan, maupun
belum bisa memenuhi ekspektasi para pihak. Hal tersebut harus diapresiasi sebagai langkah
maju, mengingat kita masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19," Direktur Hubungan
Kerja dan Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani.
Depenas dan LKS Tripnas juga telah mengadakan pertemuan pada 21-22 Oktober 2021 di
Jakarta. Persamuhan itu sepakat untuk mendorong penetapan upah minimum yang sesuai
dengan ketentuan PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.
"Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Di sisi lain, persentase kenaikan upah minimum berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode kalkulasi baru perhitungan upah
minimum.
Penetapan upah minimum 2022 bakal mengacu pada PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan
yang menggantikan PP Nomor 78/2015.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan,
penghitungan upah minimum terbaru akan memakai sejumlah variabel baru. Pada regulasi lama,
kenaikan upah minimum mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
129
