Page 208 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 208
Aksi yang mereka lakukan itu merupakan tindakan lanjut dari aksi sebelumnya yang dilakukan
beberapa waktu yang lalu dengan tuntutan yang sama, yakni kenaikan UMK, UMP dan
pemberlakuan kembali Upah Sektoral serta meminta pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja
Omnibuslaw.
Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu Dedi Sudrajat dalam orasinya mengatakan, apa yang
menjadi tuntutan dalam aksi ini yakni meminta agar Gubernur Banten Wahidin Halim (WH)
menaikkan Upah Minimum Provisi (UMP) sebesar 8,95 persen dan Upah Minimum Kota sebesar
13,5 persen.
"Apa yang menjadi tuntutan kami itu rasional, bukan mengada-ada. Karena kami mengacu pada
Permenaker nomor 18 tahun 2020 tentang kebutuhan layak," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, apa yang disampaikan oleh Kadin pusat terkait tuntutan buruh Banten
ini mengada-ngada itu tidak benar, karena sudah berdasarkan analisa.
"Apa yang kami lakukan merupakan manifestasi yang nyata dalam memperjuangkan kenaikan
gaji yang layak sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Menurut Dedi, dalam setiap tahunnya kebutuhan pokok itu terus mengalami kenaikan, hal itu
harus juga diimbangi dengan kenaikan upah buruh yang sesuai standar.
"Kami tidak menolak terhadap investor yang masuk ke Banten, tapi jangan juga upah buruh
kemudian ditindas," pungkasnya.
Dedi melanjutkan, bagaimana bisa pemerintah mengatakan rezim saat ini sesuai kebutuhan
masyarakat kalau dalam realitanya gaji buruh masih di bawah standar.
"Kebijakan yang dikeluarkan lewat omnibuslaw dalam dua tahun terakhir juga tidak mampu
memperbaiki daya serap tenaga kerja," jelasnya.
(Kontributor Banten/Luthfillah).
207
