Page 205 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 205
Judul Upah Minimum 2022 Mau Diketok, Pengusaha Resah ke Gubernur!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211102151936-4-
288447/upah-minimum-2022-mau-diketok-pengusaha-resah-ke-
gubernur
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-02 15:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Harapan kami dalam pemerintah daerah dalam hal
ini Gubernur, Walikota, Bupati betul-betul mengikuti PP 36. Kami menyadari isu pengupahan
selalu ada tarik menarik dan ketidakpuasan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Makanya kami mengingatkan kepala daerah,
untuk mengikuti aturan yang baru. Bukan tidak mungkin ada tekanan yang kontra produktif
neutral - Adi Mahmud (Wakil Ketua Dewan Pengupahan) Gubernur kami wanti-wanti antara
pemerintah dan pekerja kiranya gubernur tidak diintervensi dalam penetapan UMP
neutral - Adi Mahmud (Wakil Ketua Dewan Pengupahan) Data butuh naik 7%-10% itu harusnya
ditunjukkan, itu survei tahun lalu atau sebelumnya, karena dari hasil uji pada empat pasar di
DKI Jakarta, menunjukkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) rata-rata di kisaran Rp 3,6 juta, masih
di bawah UMP saat ini
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
kabupaten/kota pada 2022. Pengusaha meminta kepala daerah patuh untuk menetapkan upah
minimum berdasarkan acuan PP 36/2021 tentang pengupahan, turunan dari Undang-Undang
Cipta kerja. "Harapan kami dalam pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Walikota, Bupati
betul-betul mengikuti PP 36. Kami menyadari isu pengupahan selalu ada tarik menarik dan
ketidakpuasan," kata Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani, Selasa (2/11/2021).
UPAH MINIMUM 2022 MAU DIKETOK, PENGUSAHA RESAH KE GUBERNUR!
Jakarta, - Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
kabupaten/kota pada 2022. Pengusaha meminta kepala daerah patuh untuk menetapkan upah
204
