Page 200 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

"Harus berdasarkan inflasi yang ada di provinsi masing-masing itupun year-on-year. Dalam artian
dari September ke September dan kami juga masih menunggu ketetapan BPS," ujarnya dalam
konferensi pers, Selasa (2/10).

Selain itu, indikator kenaikan upah lainnya ialah pertumbuhan ekonomi. Namun lagi, Apindo
tengah menunggu rilis BPS terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian,
penetapan upah minimum tahun depan akan diresmikan setelah rilis resmi BPS keluar.

Adi yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) berharap BPS
dapat merilis segera data tersebut secara terbuka. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang
berasumsi dalam menentukan kenaikan upah buruh kali ini.

"Dari serikat pekerja ingin kenaikan upah 7-10 persen, itu berdasarkan asumsi pasar sendiri.
Seyogyanya hal tersebut tidak direkomendasikan dalam UU Cipta Kerja maupun PP
Pengupahan," katanya.

Ia pun berharap federasi pekerja tidak menentukan kenaikan upah berdasarkan Kebutuhan
Hidup Layak (KHL). Pasalnya, kini penetapan upah mengacu pada inflasi dan pertumbuhan
ekonomi di daerah.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa untuk menuntut
kenaikan upah minimum serentak dilakukan di 24 provinsi pada Selasa (26/10).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi tersebut meminta agar pemerintah menaikkan upah
sebesar 7-10 persen. Ini didasarkan pada survei hidup layak yang dilakukan KSPI. Ia mengatakan
kenaikan ini diharapkan dapat menjaga daya beli buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, KSPI menuntut pemerintah untuk tetap mengadakan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK). Kemudian, buruh menuntut UU Cipta Kerja untuk dibatalkan dan
meminta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa omnibus law.

Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, KSPI mengancam akan menurunkan masa dengan
jumlah yang lebih banyak dalam aksi mendatang.

199