Page 196 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 196
BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH, PENGUSAHA INGATKAN GUBERNUR LIHAT UU
CIPTAKER
IDXChannel - Para buruh menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 2022. Menurut pengusaha, tuntutan kenaikan upah harusnya
melihat aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani meminta agar
pemimpin daerah lainnya agar tetap mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini dalam
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sebelumnya, serikat pekerja dan serikat buruh telah menyuarakan harapannya terhadap
penepatan UMK 2022.
"Kiranya yang menetapkan UMP itu memang bapak Gubernur, kami sudah mewanti wanti baik
di media maupun melalui kerjasama kami antar pemerintah, pengusaha maupun pekerja itu
sendiri," kata Haryadi dalam video virtual, Selasa (2/11/2021).
Dia meminta,UMK 2022 harus mengacu pada aturan yang berlaku saat ini yakni Undang-undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya di Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Karena peraturan pengupahan ini sudah diputuskan dalam bentuk formula dalam PP tersebut,
maka kami berharap semua pihak mengikuti peraturan yang ada. Harapan kami bisa memberikan
keteduhan bagi kita semua,"katanya.
Di menambahkan minimum sendiri akan diberlakukan per tanggal 1 Januari pada tahun
berikutnya. Saat ini Pemerintah bersama perwakilan pengusaha dan pekerja masih terus
membahas isu Upah Minimum bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
" Kita dalam kondisi pandemu covid-19, tentu dari sisi beberapa sektor usaha kita banyak yang
terdampak, untuk menstabilkan itu kami butuh 2-3 tahun kedepan. di sisi lain kita juga
mempertahankan pengangguran juga banyak yang cari kerja," tandasnya. (RAMA)
195
