Page 194 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 194

APINDO MINTA KEPALA DAERAH JADIKAN PP 36/2021 SEBAGAI ACUAN SOAL
              UPAH MINIMUM
              Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepala daerah, khususnya gubernur,
              untuk patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas)  dan  Badan  Pekerja  Lembaga  Kerja  Sama  Tripartit
              Nasional  (BP  LKS  Tripartit)  telah  sepakat  untuk  mendorong  penetapan  upah  minimum  yang
              sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Harapan kami, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun
              bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021. Khususnya di sini para gubernur, karena gubernur
              yang  mengeluarkan  upah  minimum  provinsi,"  kata  Ketua  Umum  Apindo  Hariyadi  Sukamdani
              dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa.

              Di dalam regulasi tersebut, disebutkan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi
              dan ketenagakerjaan (Pasal 25 ayat 2).

              Hariyadi  menuturkan  selalu  ada  tarik  menarik  dan  ketidakpuasan  soal  masalah  pengupahan
              setiap tahunnya. Ia berharap semua pihak mematuhi aturan tersebut karena aturan pengupahan
              sudah diputuskan melalui formula di PP 36/2021.

              "Harapan kami hal ini akan membawa keteduhan bagi kita semua, bahwa masalah pengupahan
              ini sebetulnya tidak pas kalau setiap tahun selalu dipermasalahkan," katanya.

              Hariyadi menambahkan saat ini jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan masih sangat besar.
              Berdasarkan data masyarakat yang mendapatkan bantuan subsidi pada 2019, mulai dari subsidi
              listrik hingga jaminan kesehatan hampir 100 juta orang.
              "Ini kami indikasikan lapangan pekerjaan kita ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami
              harap dengan formula yang ada ini dapat diterima oleh semua pihak khususnya kawan-kawan
              serikat  pekerja,  serikat  buruh,  sehingga  ketenangan  kita  dalam  hubungan  industrial  akan
              semakin baik, produktivitas semakin baik, dan yang paling penting adalah penciptaan lapangan
              kerja agar seluas-luasnya bisa terwujud," katanya.
































                                                           193
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199