Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

Judul Apindo Minta Penetapan Upah Minimum Mengacu PP Nomor 36 Tahun
2021
Nama Media Galamedia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-11-03 05:48:00
Ukuran 321x377mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 78.645.000
News Value Rp 393.225.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami, pemerintah daerah dalam
hal ini kepala daerah baik gubernur, wali kota, maupun bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021.
Khususnya di sini para gubernur, karena gubemuryang mengeluarkan upah minimum provinsi

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami hal ini akan membawa
keteduhan bagi kita semua, bahwa masalah pengupahan ini sebetulnya tidak pas kalau setiap
tahun selalu dipermasalahkan

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Ini kami indikasikan lapangan pekeijaan
kita ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami harap dengan formula yang ada ini dapat
di- terima oleh semua pihak khususnya kawan-kawan serikat pekeija, serikat buruh, sehingga
ketenangan kita dalam hubungan industrial akan semakin baik, produktivitas semakin baik, dan
yang paling penting adalah pencip-taan lapangan kerja agar seluas-luasnya bisa terwujud

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Soal besaran 7 persen atau berapa itu, itu
mengacu pada aturan mana, dasarnya apa. Terus terang kami tidak tahu dasarnya apa

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Karena sudah ada UU Cipta Kerja dan PP
36/2021, tentu Permenaker 18/ 2020 itu tidak dipakai lagi

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami menguji, ada 64 komponen, untuk J
akarta saj a, hasilnya KHLnya di bawah upah minimum. Tidak naik Kita masukkan yang lain,
wonginflasinya rendah, perekonomian juga malah ngedrop

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepala daerah, khususnya gubernur untuk
patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripartit) telah sepakat untuk mendorong penetapan upah
minimum yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

23