Page 25 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

APINDO MINTA PENETAPAN UPAH MINIMUM MENGACU PP NOMOR 36 TAHUN
2021

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepala daerah, khususnya gubernur untuk
patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit
Nasional (BP LKS Tripartit) telah sepakat untuk mendorong penetapan upah minimum yang
sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Harapan kami, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah baik gubernur, wali kota, maupun
bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021. Khususnya di sini para gubernur, karena gubemuryang
mengeluarkan upah minimum provinsi," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam
konferensi pers daring di Jakarta, Selasa (2 / 11).

Di dalam regulasi tersebut, disebutkan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan (Pasal 25 ayat 2). Hariyadi menuturkan selalu ada tarik menarik dan
ketidakpuasan soal masalah pengupahan setiap tahunnya.

Ia berharap semua pihak mematuhi aturan tersebut karena aturan pengupahan sudah
diputuskan melalui formula di PP 36/2021.
"Harapan kami hal ini akan membawa keteduhan bagi kita semua, bahwa masalah pengupahan
ini sebetulnya tidak pas kalau setiap tahun selalu dipermasalahkan," katanya.

Hariyadi menambahkan saat ini jumlah orang yang membutuhkan pekeijaan masih sangat besar.
Berdasarkan data masyarakat yang mendapatkan bantuan subsidi pada 2019, mulai dari subsidi
listrik hingga jaminan kesehatan hampir 100 juta orang.

"Ini kami indikasikan lapangan pekeijaan kita ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami
harap dengan formula yang ada ini dapat diterima oleh semua pihak khususnya kawan-kawan
serikat pekeija, serikat buruh, sehingga ketenangan kita dalam hubungan industrial akan
semakin baik, produktivitas semakin baik, dan yang paling penting adalah pencip-taan lapangan
kerja agar seluas-luasnya bisa terwujud" katanya.

7 hingga 19 persen

Pada kesempatan tersebut, Hariyadi Sukamdani mempertanyakan dasar aturan yang dipakai
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) atas permintaan kenaikan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2022 sekitar 7 persen sampai 10 persen.

"Soal besaran 7 persen atau berapa itu, itu mengacu pada aturan mana, dasarnya apa. Terus
terang kami tidak tahu dasarnya apa," katanya dalam konferensi pers daring soal pengupahan
di Jakarta, kemarin.

Penetapan UMK 2022 dipastikan akan mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Hariyadi menuturkan, jika dilihat dari ketentuan yang mengatur besaran upah sebelum adanya
kedua aturan tersebut, ada ketentuan soal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diatur dalam
Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

24