Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

Judul Lindungi PRT dengan Regulasi
Nama Media Kompas
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL Pg1&15
Jurnalis wirdatul aini
Tanggal 2021-11-03 04:32:00
Ukuran 241x259mmk
Warna Warna
AD Value Rp 259.075.000

News Value Rp 2.590.750.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Selama ini kesejahteraan peketja rumah tangga atau PRT di Indonesia belum layak. Beban kerja,
jam kerja yang panjang, tiada hari libur dan jaminan sosial, plus upah yang rendah adalah
kenyataan hidup bagi pekerja domestik ini Salah satu cerminan belum sejahteranya nasib PRT
terlihat dari rendahnya upah yang diterima PRT Berdasarkan data BPS, rata-rata upah PRT per
bulan pada Agustus 2021 sebesar Rp 425.000. Jumlah ini hanya naik 1,31 persen atau Rp 5.489
dari tahun sebelumnya.

LINDUNGI PRT DENGAN REGULASI
Selama ini kesejahteraan peketja rumah tangga atau PRT di Indonesia belum layak. Beban kerja,
jam kerja yang panjang, tiada hari libur dan jaminan sosial, plus upah yang rendah adalah
kenyataan hidup bagi pekerja domestik ini. Salah satu cerminan belum sejahteranya nasib PRT
terlihat dari rendahnya upah yang diterima PRT Berdasarkan data BPS, rata-rata upah PRT per
bulan pada Agustus 2021 sebesar Rp 425.000. Jumlah ini hanya naik 1,31 persen atau Rp 5.489
dari tahun sebelumnya.

Kehadiran negara diperlukan untuk melindungi para pekerja domestik. Hasil jajak pendapat
Kompas yang diselenggarakan pada 20-23 Oktober 2021 mendapati tiga dari empat responden
menilai pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Un-dang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)- Hampir semua responden berpandangan, pengesahan RUU
itu menjadi UU bisa memberikan perlindungan hukum bagi PRT dan memperbaiki kesejahteraan
mereka.

Pengesahan RUU PPRT akan memberikan rasa aman kepada PRT dari tindakan diskriminasi,
eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan yang kerap diterima dari pemberi kerja.

Oleh karena tidak menyandang status sebagai pekerja, saat ini PRT tidak bisa mengakses
bantuan sosial. Survei Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) pada 2020
mencatat, 82 persen PRT tak mendapatkan program penerima bantuan iuran. Padahal, PRT
rentan terkena PHK dan tidak dibayar upahnya.

Pada tingkat internasional, Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 16 Juni 2011 telah
mengesahkan Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT. Namun, Indonesia

40