Page 39 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 39
Anggota Komisi IX DPR Muhammad Yahya Zaini mengatakan, setiap 1 persen pertumbuhan
ekonomi akan menciptakan sekitar 300-400 ribu lapangan kerja. Saat ini, pertumbuhan ekonomi
hanya tumbuh 3 persen per tahun.
"Karenanya, salah satu upaya negara adalah memanfaatkan peluang penempatan pekerja
migran Indonesia ke luar negeri," ujar Yahya saat sosialisasi terkait peluang keija luar ke negeri
dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Balai Latihan Kerja Nganjuk, Kabupaten
Nganjuk, Jawa Timur, kemarin.
Namun, sebagian besar PMI bekerja melalui jalur tidak resmi atau non-prosedural. Kerugiannya,
tidak adanya kontrak kerja yang jelas dan pelindungan yang minim terhadap PMI di luar negeri.
"Kontrak kerja yang tidak jelas, menyebabkan kondisi di tempat kerja tidak kondusif, bahkan
tidak manusiawi. Misalnya, diperkerjakan tanpa henti selama 24 jam, diperlakukan kasar,
diperjualbelikan sebagai budak, dan sebagainya," jelas politisi Partai Golkar itu.
Yahya menilai, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah kepemimpinan
Benny Rhamdani telah banyak melakukan terobosan yang terukur. Di antaranya, pembebasan
biaya penempatan, menempatkan PMI sebagai Very Very Important Person (VVIP), dan
pemberantasan sindikat penempatan ilegal.
"Saat ini. BP2MI program-programnya sangat menarik dan pro masyarakat. Yang paling utama,
pemberdayaan puma PMI, atau saat para PMI kembali ke Tanah Air," tegas Yahya.
Sementara, Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan
Pasifik BP2MI Servulus Bobo Riti memberi pemahaman tentang latar negara melakukan
intervensi dalam pelembagaan pelindungan PMI.
Negara melakukan upaya perlindungan PMI melalui instrumen perundang-undangan dan
kelembagaan BP2MI, serta sisi strategi dalam penempatan dan pelindungan PMI.
Intervensi negara dalam pelindungan PMI didasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dengan undang-
undang tersendiri.
"Karenanya, lahir Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang melahirkan BNP2TKI, yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,"
jelas Servulus.
Servulus menguraikan, perubahan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 bukan
sekadar ganti undang-undang. Melalui UU tentang PMI yang baru itu, pemerintah
menyederhanakan persyaratan menjadi PMI. oni
38
