Page 6 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 6
"Dalam arahannya Menaker Ida Fauziyah berharap proses harmonisasi ini dapat segera selesai
dan tuntas sehingga program BSU ini dapat kita lanjutkan dengan payung hukum perubahan
kedua Permenaker 14 Tahun 2020 ini," kata Anwar.
Dia menjelaskan, substansi dari perubahan dalam rancangan Permenaker, antara lain
penghapusan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf d Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 yang
mengatur persyaratan mendapatkan BSU bagi pekerja yang berada di wilayah PPKM Level 3 dan
4.
Dengan demikian, Kemenaker akan menghapus lampiran I yang ada di Permenaker Nomor 16
Tahun 2021 yang menetapkan pemberlakuan PPKM level 3 dan 4 sebagai persyaratan penerima
bantuan pemerintah berupa subsidi gaji itu.
"Adapun, perubahan atas lampiran II Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 ini yaitu penambahan
satu provinsi, yakni Kalimantan Utara, dari yang sebelumnya enam provinsi menjadi tujuh
Provinsi," jelas Anwar.
Selain itu, terdapat penambahan kabupaten/kota dari dua menjadi tiga kabupaten/kota dalam
provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sebelumnya, Komite PEN dalam rapat pada 22 Oktober 2021 menyetujui perluasan cakupan
penerima BSU untuk diberikan kepada mereka yang berada di wilayah di luar PPKM Level 3 dan
4. Perluasan itu akan diperuntukkan bagi 1,6 juta penerima BSU.
5
