Page 7 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 7
Judul Apindo Minta Kepala Daerah Jadikan PP36/2021 Acuan Soal Upah
Minimum
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg6
Jurnalis bari
Tanggal 2021-11-03 06:57:00
Ukuran 119x128mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.760.000
News Value Rp 14.280.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami, pemerintah daerah dalam
hal ini kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021.
Khususnya di sini para gubernur, karena gubernur yang mengeluarkan upah minimum provinsi
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami hal ini. akan membawa
keteduhan bagi kita semua, bahwa masalah pengupahaninise-betulnya tidak pas kalau setiap
tahun selalu dipermasalahkan
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Ini kami indikasikan lapangan pekerjaan
kita ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami harap dengan formula yang ada ini dapat
diterima oleh semua pihak khususnya kawan-ka-wan serikat pekerja, serikat buruh, sehingga
ketenangan kita dalam hubungan industrial akan semakin baik, produktivitas semakin baik, dan
yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja agar seluas-lu-asnya bisa terwujud
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepala daerah, khususnya gubernur, untuk
patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripartit) telah sepakat untuk mendorong penetapan upah
minimum yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
APINDO MINTA KEPALA DAERAH JADIKAN PP36/2021 ACUAN SOAL UPAH
MINIMUM
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepala daerah, khususnya gubernur, untuk
patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
6
