Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 222
dan ekonomi," ucapnya.
Pihaknya turut mengimbau kepada pihak pengusaha di daerah setempat agar
membayar gaji dan pesangon terhadap pekerja yang di PHK maupun yang
dirumahkan sesuai edaran Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Menurutnya, jika pihak perusahaan tidak mampu, dapat melakukan negosiasi sebaik
mungkin dengan pekerja sesuai kesepakatan bersama. "Sehingga tidak terjadi
gejolak apapun," ungkapnya.
Dia pun meminta kepada seluruh pengusaha di Tanjungpinang, terutama yang
menutup usaha atau mengurangi operasional usahanya agar segera menyampaikan
laporannya ke Disnaker terkait data pekerja yang di PHK yang dirumahkan, dalam
rangka menghimpun data calon penerima Kartu Pra Kerja dari pemerintah.
Hamalis juga tidak menampik jika masih ada sejumlah perusahaan yang enggan
melapor kepada Disnaker soal PHK dan merumahkan karyawan.
Karena, lanjut dia, kalau kondisi ini terus berlangsung, tidak menutup kemungkinan
karyawan yang di PHK dan dirumahkan akan terus bertambah. "Sementara ini, baru
data itu yang ada. Berdasarkan laporan mereka dan ada juga dari hasil pantauan
kita," sebut Hamalis.
Page 221 of 234.
