Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 217
Title AMNESTY: OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TAK SESUAI HUKUM GLOBAL
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 08 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200408130730-32-491598/amnesty -omnibus-
Page/URL
law-cipta-kerja-tak-sesuai-hukum-global
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Amnesty International Indonesia menyatakan rancangan undang-undang
(RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintahan Presiden RI Joko
Widodo ( Jokowi ) tidak sesuai dengan aturan hukum internasional.
Selain itu bermasalah secara substansi, Direktur Eksekutif Amnesty International
Indonesia Usman Hamid mengatakan RUU tersebut pun dalam pembahasannya
minim transparansi.
"Perubahan ketentuan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tidak konsisten
dengan kewajiban hukum internasional Indonesia karena dapat membuka ruang
yang lebih luas untuk eksploitasi pekerja serta memangkas hak-hak pekerja," kata
Usman kepada CNNIndonesia.com , Rabu (8/4).
Dalam sisi transparansi, Amnesty mengkritik pemerintah tidak memenuhi hak
partisipasi publik, terutama kaum buruh, dalam perumusan RUU ini. Padahal Pasal
25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Paragraf 5
Komentar Umum Nomor 25 Tahun 1996 telah menjamin hak warga negara untuk
berpartisipasi dalam urusan publik.
Selain itu, pemerintah juga tidak menjalankan rekomendasi Organisasi Buruh
Internasional (ILO) dalam beberapa konvensi tentang tripartit. ILO menegaskan
pekerja punya hak untuk terlibat dalam konsultasi bersama pemerintah dan
pengusaha.
Kemudian terkait substansi, Amnesty menyoroti empat hal dalam RUU ini. Pertama,
terkait ketidakadilan dalam perumusan upah minimum pekerja yang tak sesuai
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).
Amnesty mengkritik penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang
berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Mereka juga memprotes penentuan upah
dengan mengacu kebutuhan hidup layak saat pekerja masih lajang.
"Ketentuan ini bertentangan dengan standar pengaturan upah minimum yang adil,"
tutur Usman.
Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Gerakan Tolak Omnibus
Law (Getol) Cipta Kerja di Surabaya beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Farid)
Page 216 of 234.
