Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 212
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya.
"Memang tak ada undang-undang yang sempurna. Namun, tugas konstitusional kita
memperhatikan semua hal secara menyeluruh dalam hal melakukan
penyempurnaan untuk sebesar-besarnya memenangkan kepentingan nasional,
kepentingan rakyat banyak. Penyempurnaan aspek investasi, jangan malah
mengorbankan aspek yang lain," katanya.
Elnino mengaku pernah terlibat dalam perancangan Draft RUU Penyiaran, dari awal
2015 hingga september 2019. Hanya sekitar 160 pasal sederhana, tetapi gagal
diundangkan, bahkan gagal menjadi RUU, sehingga masa jabatan DPR saat itu
berakhir.
"Kenapa bisa lama begitu? Karena proses akademiknya lama, melibatkan banyak
orang. Proses politiknya juga lama, karena melibatkan banyak fraksi di DPR yang
berbeda perspektif satu dengan yang lain. Padahal, saat itu semua orang sepakat
agar UU Penyiaran 2002 harus segera diganti dengan undang-undang baru, karena
perkembangan teknologi informasi dan penyiaran," tuturnya.
Lebih lanjut Elnino mengatakan, kondisi saat ini, dimana dilakukan penerapan work
from home, juga akan menghambat jalannya perdebatan dan diskusi untuk
penyempurnaan RUU.
"Kalau ingin undang-undang ini benar-benar pro rakyat, pro negara, dan pro masa
depan bangsa, maka butuh waktu yang cukup untuk DPR membahasnya secara
akademik dan secara politik," pungkas Elnino.
Page 211 of 234.
