Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 211
Title JANGAN SAMPAI OMNIBUS LAW DIBAHAS PAKAI JURUS SKS
Media Name jpnn.com
Pub. Date 08 April 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/jangan-sampai-omnibus-law-dibahas-pakai-juru s-sks
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Anggota Komisi XI DPR Elnino M Husein Mohi mengatakan, Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law adalah jenis RUU yang bersifat menyederhanakan
regulasi dengan cara merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.
"Sederhananya, RUU sapu jagat. For everything! Hanya 174 pasal memang, tetapi
secara subtansi RUU ini memuat perubahan, penghapusan dan pembatalan atas 79
undang-undang yang terkait dengan pembangunan dan investasi," ujar Elnino
dalam pesan tertulisnya, Rabu (8/4).
Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini, RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja
yang diajukan pemerintah, mencakup banyak isu penting dan strategis yang perlu
dikaji betul. Misal, lingkungan hidup, otonomi daerah, ketenagakerjaan,
penyederhanaan prosedur investasi, dan banyak hal lain.
"Meski tujuannya fokus untuk merampingkan regulasi bagi penciptaan kerja, tetapi
jangan sampai short-cut-nya salah. Alih-alih menyederhanakan, ruu ini malah bikin
ribet. Dimaksudkan untuk menghapus over-lapping dan over-regulated, malah justru
sebaliknya," kata Elnino.
Menurutnya, dalam RUU Cipta Kerja tercatat mensyaratkan 500-an aturan turunan
(peraturan pemerintah) yang justru berpotensi melahirkan regulasi yang sangat
banyak. Karena itu, harus dikaji secara mendalam. Jangan sampai mengabaikan
perlidungan terhadap tenaga kerja, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan
kepemilikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup
rakyat banyak.
Selain itu juga, jangan sampai mengabaikan kepemilikan negara terhadap bumi, dan
air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Untuk itu, pembahasan RUU Cipta Kerja ini tak boleh dilakukan lewat sistem kebut
semalam (SKS), hanya 3 ,4, 5 bulan. Kalau harus lima tahun, why not," katanya.
Elnino menegaskan, pembahasan harus dilakukan lewat kajian yang komprehensif,
melibatkan partisipasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, dan
memenuhi seluruh aspek formal pembentukan undang-undang yang telah diatur UU
Page 210 of 234.
