Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 214
Sebelumnya, Buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan berdemo pada pertengahan April 2020
sebagai reaksi atas kesewenangan DPR RI yang masih membahas RUU Omnibus
Law Cipta Kerja di saat pandemi virus corona COVID-19.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan setidaknya ada 50 ribu buruh yang siap turun
ke depan gedung DPR RI untuk mendesak pembatalan RUU Omnibus Law Cipta
Kerja.
Iqbal menyebut para buruh akan tetap melakukan aksi meski di tengah pandemi
virus corona COVID-19.
"Buruh tidak gentar dengan resiko tentang corona maupun adanya larangan
mengumpulkan banyak orang. Karena saat ini buruh menghadapi dua ancaman
serius terhadap hidupnya dan keluarganya," kata Iqbal dalam keterangan pers,
Jumat (3/4/2020).
"Yaitu yang pertama, ancaman nyawa yang hilang karena belum diliburkan di saat
pandemi corona. Dan yang kedua adalah ancaman masa depan buruh yang
terpuruk karena omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan dibahas oleh Panja Baleg,"
lanjutnya.
Para buruh mempertanyakan sikap pimpinan dan anggota DPR RI. Mengapa yang
akan dibahas lebih dulu adalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibandingkan
omnibus law RUU Ibukota yang lebih dahulu masuk.
"Ini kepentingan siapa? Patut diduga, tangan-tangan kekuatan modal sedang
bekerja di DPR?" ujarnya.
Menurut Iqbal seharusnya ada dua hal yang lebih penting didiskusikan di DPR
ketimbang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ditentang keras kalangan
buruh, mahasiswa, masyarakat adat, tokoh masyarakat dan agama, serta elemen
masyarakat lain.
Pertama, DPR bersama pemerintah fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat
untuk mengatasi penyebaran virus corona. Salah satunya dengan meliburkan buruh
dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah social distancing. Sampai
hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, dengan kondisi yang terancam.
Kedua, DPR seharusnya fokus memberikan masukan terhadap Pemerintah dengan
melakukan fungsi pengawasan dan legislasi terhadap potensi ancaman PHK yang
akan terjadi akibat adanya pandemi corona dan pasca pandemi.
Page 213 of 234.
