Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 218
Kemudian Amnesty juga memberi perhatian pada penghapusan batas maksimum
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal ini akan membuat para pekerja
menjadi pegawai kontrak seumur hidup.
Ada pula penghapusan beberapa jenis cuti berbayar ( paid leave ). Amnesty menilai
aturan itu tak sesuai Paragraf 45 Komentar Umum No. 23 tahun 2016 atas Pasal 7
ICESCR.
Selain itu, Pasal 77A RUU tersebut juga disoroti karena memperbolehkan pengusaha
mempekerjakan karyawannya lebih dari 40 jam per minggu. Aturan itu
bertentangan dengan Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa atau
Wajib Kerja yang mengatur waktu kerja rata-rata 8 jam per hari.
Amnesty mendesak pemerintah membuka partisipasi publik dalam pembahasan RUU
Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka juga meminta penghapusan pasal-pasal
bermasalah di atas.
"Presiden RI harus memastikan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur hal-hal
teknis terkait hak-hak pekerja sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia
internasional," ucap Usman.
Sebelumnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah mulai dibahas sejak Rapat
Paripurna DPR RI pada Kamis (2/4). Aturan itu akan meringkas 1.244 pasal dari 79
undang-undang demi menarik investasi asing. Tapi, selain akibat substansi dan
transparansi, rencana pembahasan RUU itu di tengah pandemi virus corona (Covid-
19) itu pun dikritik kaum buruh.
(dhf/kid)
Page 217 of 234.
