Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 72
Title DPR: SEPERTINYA BUTUH 5 TAHUN GODOK OMNIBUS LAW
Media Name rri.co.id
Pub. Date 08 April 2020
http://rri.co.id/post/berita/816105/nasional/dpr_sepertinya_butuh_5_ta
Page/URL
hun_godok_omnibus_law.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta : Anggota Komisi XI DPR RI, Elnino M Husein Mohi mengingatkan,
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law
Ciptaker tak boleh dilakukan bak kebut dalam satu malam.
Melihat banyaknya materi, dia menilai bukan tidak mungkin pembahasannya akan
memakan waktu hingga lima tahun.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, RUU Omnibus Law adalah jenis RUU yang
bersifat menyederhanakan regulasi dengan cara merevisi dan mencabut banyak UU
sekaligus. Sederhananya, RUU sapujagat.
"For everything! Hanya 174 pasal, memang. Tapi, secara subtansi RUU ini memuat
perubahan, penghapusan, dan pembatalan atas 79 undang-undang yang terkait
dengan pembangunan dan investasi," jelasnya dalam keterangan, Rabu (8/4/2020).
Kata dia, RUU Omnibus Law yang diajukan tersebut mencakup banyak isu penting
dan strategis yang perlu dikaji secara mendalam. Misalkan terkait lingkungan hidup,
otonomi daerah, ketenagakerjaan, penyederhanaan prosedur investasi, dan lain-
lain.
"Meski tujuannya fokus untuk merampingkan regulasi bagi penciptaan kerja, tapi
jangan sampai "short-cut"-nya salah," ujarnya memperingatkan.
Pemerintah mengusulkan RUU Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan
regulasi, demi menarik investasi masuk ke dalam negeri. Namun, Elnino malah
melihat sebaliknya.
"Alih-alih menyederhanakan, RUU ini malah bikin ribet. Dimaksudkan untuk
menghapus over-lapping dan over-regulated, malah justru sebaliknya. Tercatat RUU
Cipta Kerja ini mensyaratkan 500-an aturan turunan (peraturan pemerintah) yang
justru berpotensi melahirkan regulasi yang sangat banyak," ungkapnya.
Maka demikian, Elnino kembali menegaskan Omnibus Law haruslah dikaji secara
mendalam. Sebab maksud penciptaan iklim investasi yang kondusif, jangan sampai
justru mengabaikan perlidungan terhadap tenaga kerja, prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan, dan kepemilikan negara terhadap cabang-cabang
produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, serta kepemilikan negara
terhadap bumi, dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33
UUD 1945.
Page 71 of 234.
