Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 77
Title VIRUS CORONA MEMBUAT 1.923 PEKERJA JATIM DI-PHK
Media Name beritajatim.com
Pub. Date 08 April 2020
Page/URL http://beritajatim.com/ekbis/virus-corona-membuat-1-923-pekerja-jatim- di-phk/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Covid-19 telah memukul sektor industri di Jatim. Gubernur Jatim, Khofifah Indar
Parawansa mengungkapkan data bahwa ada sebanyak 1.923 pekerja di-PHK dan
16.086 pekerja yang dirumahkan di Jatim.
"Total ada 29 perusahaan di Jatim. Paling banyak perhotelan dan tersebar di
beberapa daerah di Jatim, seperti Banyuwangi, Kota Batu dan lainnya," katanya saat
konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (7/4/2020) malam. Ke-
29 perusahaan tersebut di antaranya ada di Banyuwangi satu perusahaan, Jombang
1 perusahaan, Gresik 3, Lamongan 3, Ngawi 1, Kota Blitar 2 dan Kota Batu 1.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto menambahkan, sesuai hasil yang
dikoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tidak semua pekerja
yang di-PHK statusnya adalah pegawai, tapi merupakan mitra kerja. Dia
mencontohkan, saat pihaknya bertemu dengan Organda dan pelaku transportasi.
Ketika disampaikan ada program seperti Pra Kerja dan insentif bagi yang terkena
PHK dan dirumahkan, ternyata para sopir tersebut statusnya mitra kerja.
"Nah, karena dia mitra, maka menurut aturan dari ketenagakerjaan, bahwa ini
untuk yang memiliki hubungan kerja atau kontrak yang ikut pada ketenagakerjaan,"
ujarnya. Namun hingga kini, lanjut Emil, pihaknya masih terus mendata. Dia hanya
memastikan bahwa jumlah pekerja yang dirumahkan, masih jauh lebih banyak
dibandingkan yang terkena PHK.
"Jadi, belum PHK dan kita harapkan tidak sampai PHK. Tetapi dirumahkan pun, data
ini kita sampaikan kepada Kemenaker untuk bisa mendapatkan program yang
dikelola, salah satunya Pra Kerja sebagai insentif," jelasnya.
Apakah yang dirumahkan tetap akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)
pada Lebaran nanti? Menurut Emil, hal itu masih dibahas di tingkat pusat. Ada yang
mengatakan bisa ditunda dan sebagainya, tapi provinsi tetap mengikuti posisi yang
ada di Kemenaker.
"Sampai terakhir, Kemenaker posisinya bahwa THR itu boleh ditunda, asal ada
kesepakatan dengan pekerja. Itu posisi dari pusat, karena diatur di pusat,"
pungkasnya.
Page 76 of 234.
