Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 81
Title ANGGOTA DPR: BAHAS RUU CIPTAKER HARUS KOMPREHENSIF
Media Name antaranews.com
Pub. Date 08 April 2020
https://www.antaranews.com/berita/1410026/anggota-dpr-bahas-ruu-ciptak er-harus-
Page/URL
komprehensif
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Elnino Mohi, menilai pembahasan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi
yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Untuk itu menurut dia, pembahasan RUU Ciptaker tidak boleh dilakukan lewat
"sistem kebut semalam" yaitu hanya tiga bulan, empat bulan, atau lima bulan.
"Kalau harus lima tahun, mengapa tidak, karena yang penting hasilnya maksimal
melalui kajian yang komprehensif, melibatkan partisipasi yang menyangkut
kepentingan masyarakat luas, dan memenuhi seluruh aspek formal pembentukan
undang-undang yang telah diatur UU Nomor 12/2011 dan perubahannya," kata dia,
dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan RUU Omnibus Law adalah jenis RUU yang bersifat
menyederhanakan regulasi dengan cara merevisi dan mencabut banyak UU
sekaligus.
Menurut dia dalam RUU Ciptaker memang hanya ada 174 pasal namun secara
subtansi RUU itu memuat perubahan, penghapusan, dan pembatalan atas 79
undang-undang yang terkait dengan pembangunan dan investasi.
"RUU Ciptaker mencakup banyak isu penting dan strategis yang perlu dikaji betul
misalnya lingkungan hidup, otonomi daerah, ketenagakerjaan, dan penyederhanaan
prosedur investasi. Meski tujuannya fokus untuk merampingkan regulasi bagi
penciptaan kerja, tapi jangan sampai 'short-cut'-nya salah," ujarnya.
Ia menilai RUU Ciptaker mensyaratkan sekitar 500 aturan turunan seperti peraturan
pemerintah yang justru berpotensi melahirkan regulasi yang sangat banyak.
Menurut dia, RUU itu harus dikaji secara benar, karena maksud penciptaan iklim
investasi yang kondusif, jangan sampai justru mengabaikan perlidungan terhadap
tenaga kerja, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
"Dan jangan sampai mengabaikan kepemilikan negara terhadap cabang-cabang
produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, serta kepemilikan negara
terhadap bumi, dan air dan kekayaan yg terkandung di dalamnya utk dipergunakan
Page 80 of 234.
