Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 83
Title OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TAK BOLEH DISELESAIKAN LEWAT KEBUT SEMALAM
Media Name sindonews.com
Pub. Date 08 April 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1582420/12/omnibus-law-cipta-kerja -tak-boleh-
Page/URL
diselesaikan-lewat-kebut-semalam-1586312334
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M Husein Mohi menilai pembahasan
Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja tak boleh dilakukan
lewat sistem kebut semalam. Dia juga menilai Omnibus Law Cipta Kerja juga tak
bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan, empat bulan atau lima bulan.
"Kalau harus 5 tahun, why not? Yang penting hasilnya semaksimal mungkin, lewat
kajian yang komprehensif, melibatkan partisipasi yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas, dan memenuhi seluruh aspek formal pembentukan undang-
undang yang telah diatur Undang-undang 12/2011 dan perubahannya," ujar Elnino
dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2020). (Baca juga: Di Tengah Pandemi
COVID-19, DPR Tetap Bahas RUU Ciptaker dengan Pemerintah)
Dia mengatakan, RUU Cipta Kerja itu harus dikaji betul. Dia melanjutkan, maksud
penciptaan iklim investasi yang kondusif, jangan sampai justru mengabaikan
perlidungan terhadap tenaga kerja, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan
kepemilikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup
rakyat banyak. "Serta kepemilikan negara terhadap bumi, dan air dan kekayaan
yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat, Pasal 33 UUD 1945," ujarnya. (Baca juga: Begini Urutan
Pembahasan Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR)
Dia menuturkan, RUU Omnibus Law adalah jenis RUU yang bersifat
menyederhanakan regulasi dengan cara merevisi dan mencabut banyak Undang-
undang sekaligus. "Sederhananya, RUU sapujagat. For everything! Hanya 174 pasal,
memang. Tapi, secara subtansi RUU ini memuat perubahan, penghapusan, dan
pembatalan atas 79 undang-undang yang terkait dengan pembangunan dan
investasi," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR ini.
Dia menambahkan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan itu mencakup
banyak isu penting dan strategis yang perlu dikaji betul, semisal lingkungan hidup,
otonomi daerah, ketenagakerjaan, penyederhanaan prosedur investasi, dan lain-
lain. "Meski tujuannya fokus untuk merampingkan regulasi bagi penciptaan kerja,
tapi jangan sampai short-cut-nya salah," tuturnya.
Page 82 of 234.
