Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020

Alih-alih menyederhanakan, kata dia, RUU itu malah bikin ribet. Dia berpendapat,
dimaksudkan untuk menghapus over-lapping dan over-regulated, malah justru
sebaliknya. Elnino mengatakan, tercatat RUU Cipta Kerja ini mensyaratkan 500-an
aturan turunan yakni peraturan pemerintah yang justru berpotensi melahirkan
regulasi yang sangat banyak.

"Akhirnya, tak ada undang-undang yang sempurna. Namun, tugas konstitusional
kita adalah memperhatikan semua hal secara menyeluruh dalam hal melakukan
penyempurnaan untuk sebesar-besarnya memenangkan kepentingan nasional,
kepentingan rakyat banyak," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penyempurnaan aspek investasi, jangan sampai
mengorbankan aspek yang lain. "Sebagai catatan, saya pernah terlibat dalam
perancangan Draft RUU Penyiaran, dari awal 2015 hingga september 2019. Hanya
sekitar 160 pasal sederhana, tapi akhirnya Draft RUU tersebut gagal diundangkan,
bahkan gagal jadi RUU hingga masa jabatan saat itu habis," katanya.

Karena, kata dia, proses akademiknya lama, melibatkan banyak orang. Juga proses
politiknya lama, karena melibatkan banyak fraksi di DPR yang berbeda perspektif
satu dengan yang lain. Padahal, saat itu semua orang sepakat agar UU Penyiaran
Tahun 2002 harus segera diganti dengan UU baru karena perkembangan teknologi
informasi dan penyiaran. Sepakat untuk segera mengundangkan, tapi akhirnya tidak
ketemu titik kesepakatannya.

"Apalagi RUU Omnibus Law yang tebalnya luar biasa ini. Belum pula kondisi
sekarang ini yang WFH (Work From Home-red) tentu agak menghambat jalannya
perdebatan dan diskusi yang baik untuk penyempurnaan RUU. Kalau ingin UU ini
benar-benar pro rakyat, pro negara, dan pro masa depan bangsa, maka butuh
waktu yang cukup untuk DPR membahasnya secara akademik dan secara politik,"
ucapnya.

Page 83 of 234.