Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 158

Title          SERIKAT PEKERJA TUNTUT AUDIT PERUSAHAAN YANG TAK MAMPU BAYAR THR
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      28 April 2020
                              https://money.kompas.com/read/2020/04/28/114456326/serikat-pekerja-tun tut-audit-
               Page/URL
                              perusahaan-yang-tak-mampu-bayar-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pengusaha untuk membayar
               Tunjangan Hari Raya ( THR) secara penuh.


               Mereka menuntut meski pengusaha beralasan tak mampu membayarkan THR akibat
               pandemi virus corona (Covid-19).

               KSPI meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengaudit kas
               keuangan perusahaan yang beralasan nyaris bangkrut, sehingga tak mampu
               membayarkan THR kepada pekerja atau buruh.


               "Kalau perusahaan mengatakan rugi, maka perusahaan harus membuat laporan kas
               dan neraca keuangan selama dua tahun terakhir untuk diperiksa oleh pemerintah
               melalui kantor akuntan publik," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan
               tertulis, Selasa (28/4/2020).

               Menurut Said Iqbal, dari hasil audit dapat diketahui perusahaan benar-benar rugi
               atau sekedar cari-cari alasan.


               "Termasuk, kita akan tahu, masih ada cadangan kas atau tidak," katanya.

               Bagi KSPI, audit keuangan seperti ini memberikan keadilan bagi kaum buruh. Bukan
               dengan menyatakan rugi dan tidak bisa bayar upah dan THR.

               Menurut Said Iqbal, dengan adanya THR dan upah dibayar penuh, maka akan
               mempertahankan daya beli buruh saat Lebaran sehingga konsumsi masyarakat
               tetap baik.

               KSPI juga menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
               yang dinilai berpihak terhadap pengusaha dan merestui agar membayarkan THR
               secara dicicil atau menunda pembayaran.

               "KSPI tidak setuju dengan sikap Menaker," tegas Said Iqbal.

               Sebelumnya, Ida menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun
               2015, tentang Pengupahan disebutkan apabila perusahaan tidak mampu
               membayarkan THR sekaligus, maka pembayaran THR bisa dilakukan secara
               bertahap.




                                                      Page 157 of 261.
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163