Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 195
kami berharap ada bantuan dari Pemerintah dalam persoalan ini," tegasnya.
Persoalan lain yang mengemuka dan disampaikan oleh perwakilan serikat buruh
kepada gubernur, antara lain terkait dengan jaminan kesehatan dan jaminan hari
tua yang dikelola BPJS. Menurut Wahyudi, akibat Covid-19 ini, banyak perusahaan
yang menunggak bayar BPJS kesehatan sehingga buruh pun terkena imbasnya
hingga mengalami kesulitan mendapat akses pelayanan jaminan teraebut.
Di lain pihak, jaminan bagi para pekerka tersebut juga sangat diharapkan oleh para
buruh setelah mereka terkena immbas kehilangan pekerjaannya selama ini.
Perwakilan buruh ingin pencerahan, apakah buruh yang di PHK atau dirumahkan
bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) mwreka untuk menopang kebituhan
hidupan mereka.
"Kami sangat berharap dukungan pemerintah, termasuk adanya bantuan langsung
tunai kepada kawan-kawan buruh yang terdampak, oleh pandemi Covid-19
tersebut," katanya.
Terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, beberapa
persoalan yang dikemukakan perwakilan serikat buruh tersebut memang menjadi
perhatiannya selama ini. Baik soal nasibnya setelah pandemi, ada yang di PHK,
dirumahkan, BPJS nunggak dan bagaimana nasib mereka.
"Beberapa yang itu hubungannya dengan pusat, pasti akan kami bantu fasilitasi,
seperti soal Kartu Prakerja atau BPJS," katanya.
Diakuinya, mekanisme Kartu Prakerja memang di luar dari harapannya. Prosesnya
yang sulit dan cukup membingungkan membuat para buruh kesulitan.
Persoalan itu sudah disampaikan Ganjar kepada Pemerintah Pusat. Ia juga meminta,
seluruh buruh agar yang terdampak dan tidak bisa mengakses sistem kartu
Prakerja, dapat disokong dengan data manual.
"Sebab kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya. Apalagi kuota hanya 5,5 juta
itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta. Kami sudah koordinasi dan kami
sampaikan pada Presiden soal ini," tegas Ganjar.
Pemprov, lanjutnya, juga mendorong agar proses pendaftaran Kartu Prakerja bisa
dikirim manual dengan konsekuensi Pemerintah Pusat nantinya harus melakukan
verifikasi data para pendaftar dengan cata manual.
Terkait nasib para buruh yang di PHK atau dirumahkan, Ganjar juga sudah
berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jawa Tengah. Karena sudah saatnya
perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi ini.
Tuntutan pekerja tidak sulit, mereka hanya minta selama dirumahkan atau di PHK
Page 194 of 261.
